Politik Etis Masuk Bolaang Mongondow, Awal Mula Campur Tangan Belanda

Sumber Foto Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara (Ist)

Bolaang Mongondow -- Awal abad ke-20 jadi babak baru bagi wilayah Bolaang Mongondow. Seiring diberlakukannya Politik Etis oleh pemerintah Hindia Belanda, dominasi kolonial mulai terasa di daerah ini.

Politik Etis yang dikenal dengan tiga pilar utama edukasi, irigasi, dan emigrasi membuka jalan bagi Belanda untuk memperluas cengkeramannya. Di Bolaang Mongondow, momen penting itu dimulai pada 1901, saat seorang kontrolir kolonial resmi ditempatkan untuk mengawasi dan mengelola pemerintahan lokal.

Langkah tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Penempatan kontrolir menandai peralihan sistem kekuasaan, di mana otoritas Belanda mulai memegang peran dominan dalam kebijakan lokal, dari pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur.

Tak berhenti sampai di situ, kehadiran Belanda juga diiringi pembangunan fasilitas penunjang seperti saluran irigasi, serta mulai dibukanya jalan-jalan utama yang menjadi akses ekonomi baru. Hal ini menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi besar-besaran yang akan terjadi di dekade-dekade berikutnya.

Dikutip dari buku "Sejarah Sosial-Ekonomi Bolaang Mongondow 1901–1950" karya Jhon Rivel Purba, peran Belanda tak hanya sekadar penjajahan, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya sistem pendidikan modern dan perluasan struktur sosial yang lebih kompleks di Bolaang Mongondow.***